Koordinator Damang Se - Kalteng: Kasus Bangkal PT HMBP Digelar ke Basara Adat

PALANGKA RAYA - Kasus sengketa pertanahan  antara masyarakat adat Dayak desa Bangkal dengan perusahaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT.HMBP) Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), sempat menjadi trending topik bagi masyarakat Indonesia.

Sejumlah masyarakat terluka dan satu orang warga desa Bangkal Tewas dengan dada tembus peluru. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar? Ada apa dengan perusahaan PT HMBP ini hingga oknum aparat keamanan dalam melakukan pungsi dan tugasnya sebagai Lembaga pengayom masyarakat malah memusuhi masyarakatnya.

Baca juga: Pemuda Kamuu Utara Terus Membersihkan Ludah Pinang Di Jalan Raya

Menyingkapi surat terbuka yang telah dibuat dan dikirimkan oleh empat lembaga Ormas, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalimantan, Pusat Pengaduan dan Pelaporan Masyarakat Pencari Keadilan RI,   Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum Daerah Prov Kalteng (AMPUH), dan NGO law and Development Watch Central Kalimantan, pada tanggal 18 September 2023.

Koordinator Damang se - Kalimantan Tengah (Kalteng), Drs Kardinal Tarung menyingkapi informasi yang ditujukan kepada pihaknya selaku pemangku adat Dayak Kalteng saat ini.

Baca juga: Dekat Tokoh Adat Dayak dan Budaya, Owner PT KMI Telah Banyak Kontribusi Untuk Masyarakat Kalteng

Menurutnya, apa yang telah terjadi selama ini baikpun itu terkait keadaan provinsi Kalimantan Tengah, untuk masyarakat hukum adat Dayak dalam Bingkai NKRI perlunya penegakan hukum adat Dayak dalam permasalahan PT HBMP dengan masyarakat desa Bangkal.

"Dalam kasus PT HBMP ini ditemukan perbuatan yang melanggar hukum adat Dayak, dan segera di gelar acara adat 'Basarah Hai', " kata Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Jekan Raya selaku koordinator Damang se - Kalteng.

Baca juga: Kardinal Tarung: BATAMAD Tugasnya Hanya Menjalankan Putusan Adat

Kardinal Tarung, memberikan tanggapan resmi terhadap surat terbuka yang ditujukan kepada pihaknya selaku Koordinator Damang Se - Kalteng, adapun tanggapannya sebagai berikut :

1. Kami pimpinan dan anggota forum
    Damang Kalteng memastikan bahwa
    kasus Bangkal dibawa ke basara adat
    dan untuk kasus ini digelar basara hai.

Baca juga: Pandemi Melandai, Presiden Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit

2. Informasi/tuntutan dari semua pihak
    termasuk dari Kesatuan Masyarakat
    Hukum Adat Dayak Kalimantan, Pusat
    Pengaduan dan Pelaporan Masyarakat
    Pencari Keadilan RI, Asosiasi Masyarakat
    Peduli Hukum Daerah Prov Kalteng,  
    NGO law and Development Watch
    Central Kalimantan;   dijadikan   
    pertimbangan oleh Mantir Basara Hai.
  
3. Mempertimbangkan seseorang /
    kelompok orang yang telah
    melakukan perbuatan yang menurut
   hukum yang hidup (hukum
    adat) di daerah tsb merupakan suatu
    perbuatan yang melanggar hukum
    adat, yaitu delik adat.

4. Kami bertekad untuk melaksanakan
    penyelesaian holistik/tidak parsial.
    Menggunakan ilmu tafsir logika, yaitu:
    melihat keseluruhansekaligus melihat
    bagian-bagian.

Baca juga: Muhadjir Effendy Dukung Reog Ponorogo Jadi Warisan Budaya Tak Benda

5. Mengharapkan adanya laporan/tuntutan
    langsung dari pihak korban, disampaikan
    kepada Mantir Basara Hai.

6. Kami sedang dalam tahapan koordinasi
    dengan pihak DAD Prov Kalteng.
    Cepat tetapi tidak terburu-buru untuk
    akurasi suatu tindakan.(*)